KORAN78.COM – Sekertaris Wilayah (Sekda) Propinsi Bali, Dewa Made Indra, memperjelas tidak ada elemen politik dalam pencabutan beberapa baliho termasuk baliho Ganjar-Mahfud MD di Dusun Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, pada Selasa (30/10/2023). “Minta warga dapat pahami secara baik, tolong jangan diinterpretasikan sebagai usaha politik tendensius. Kami di Pemerintah provinsi Bali selalu memiliki komitmen untuk jaga netralitas ASN di pemerintah wilayah pada keadaan politik sekarang ini,” katanya dalam info tercatat, Selasa.
Dia menerangkan, peraturan pengurangan atribut politik itu adalah hasil persetujuan Rapat Koordinir Daerah (Rakorwil) dalam rencana lawatan kerja Presiden Joko Widodo di Pulau Dewata. Di pertemuan itu ditetapkan jika semua atribut parpol dalam radius 200 mtr. dari titik lawatan kerja Kepala Negara dibikin bersih. Disamping itu, faksinya sudah bekerjasama dengan pemerintahan kabupaten di tempat untuk sampaikan keputusan itu ke pemilik alat peraga baik parpol, caleg, atau timses.
Indra menjelaskan, atribut politik yang dicabut itu telah dipasang kembali sebentar sesudah Jokowi tinggalkan lokasi lawatan kerja. “Usaha pembersihan disekitaran lokasi kunker Presiden RI tidak cuma pada alat peraga capres-cawapres tertentu tetapi semua alat peraga baik punya capres-cawapres, partai maupun calon legislatif. dan sesudah usai acara kita pasang lagi,” ucapnya.
Dikabarkan sebelumnya, Unit Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali turunkan beberapa baliho, termasuk baliho bermotif Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, akan capres dan wakil Presiden dari PDI Perjuangan disekitaran Balai Dusun Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, pada Selasa (31/10/2023). Pencabutan baliho itu menjelang lawatan kerja Presiden Joko Widodo di Pasar Bulan, di lokasi di tempat, sekitaran jam 10.30 Wita. Pengurangan atribut parpol itu adalah perintah langsung dari Pj Gubernur Bali Si Made Mahendra Jaya. Peraturan ini untuk memperlihatkan netralitas saat Kepala Negara melakukan lawatan kerja di lokasi.